Detail Berita

<p>MOJOKERTO-GEMA MEDIA : </p><p>Pemerintah Kota Mojokerto akhir<i>nya</i> terima dokumen resmi berupa sertifikat Open Defication Free (ODF) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, rabu 7/10/2020. Penyerahan secara resmi berlangsung di Rumah Rakyat JL. Hayam Wuruk No. 52 Mojokerto oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Walikota Mojokerto Ika Puspitasari berkenan menerima langsung dari drg.Vitria Dewi, M.Si tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kedatangan tim disambut oleh Walikota dan didampingi stake holder terkait sanitasi yakni Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Ketua Forum Kota Mojokerto Sehat, Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto. </p><p>Diskusi dan sharing, Walikota, Stakholder terkait di Rumah Rakyart-an Acara yang digelar dalam suasana santai, sebelum penyerahan Walikota dan tim melakukan sharing terkait pembangunan di bidang kesehatan kedepan. Ning Ita sapa<i>an </i>Walikota Mojokerto menyampaikan, pembangunan dibidang kesehatan merupakan hal yang prioritas. Sebab kalau penduduk<i>nya</i> tidak sehat, maka potensi yang dimiliki oleh ma<i>sy</i>arakat tidak bisa dioptimalkan. Degan adanya sertifikan ODF ini, Kota Mojokerto siap menuju penilaian Kota Sehat tingkat Nasional kategori Wistara tahun 2021 nanti. </p><p>“Bukan semata kejar prestasi atau pengharga<i>an</i>, namun semata-mata mewujudkan ma<i>sy</i>arakat yang sehat itu adalah hal yang utama” terang<i>nya</i>. Selain menuntaskan ODF, Pemkot Mojokerto sedang menyiapkan pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) yang bekerjasama dengan Asosiasi KSM Sanitasi (Aksansi) untuk tahun 2021. FKMS dan tim work sedang mengabadikan foto bersama-an Pada kesempatan tersebut, drg.Vitria Dewi selaku ketua tim menyampaikan uncapan selamat dan memberikan apresiasi kepada Walikota Mojokerto yang berhasil mengawal hingga menjadi Kota ODF. Itu artinya di Kota Mojokerto tidak ada lagi warga yang buang air besar sembarangan (BABS). Predikat tersebut adalah merupakan hasil dari verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 September 2020 lalu.. Ada 6 Kelurahan disampling dengan kategori kawasan Ipal Kmunal, kawasan padat penduduk dan kawasan perbatasan serta kawasan permukiman. (an/er)<br></p>