MOJOKERTO – GEMA MEDIA :

Dalam mencegah adanya tindak korupsi di lingkup pemerintahan Kota Mojokerto, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Kota Mojokerto dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesi (KPK RI), Kamis (8/10/2020). Acara yang di laksanakan di Ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto tersebut juga dihadiri Wakil Walikota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar, Ketua Koordinator wilayah VI KPK Asep Rahmat Suwanda, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Mojokerto. Ada beberapa point yang dibahas dalam acara tersebut, diantaranya terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penataan management aset Daerah.

Menurut Ning Ita sapaan akrab Walikota Mojokerto ini, optimalisasi PAD dan penataan management aset Daerah merupakan indikator capaian dalam suksesnya pencegahan tindak korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan. dari kiri ; Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari, ketua Koordinator wilayah VI KPK Asep Rahmat Suwanda) Selain itu dalam sambutannya Ning Ita juga mengutarakan tujuan utama Pemerintah Kota Mojokerto Mengundang KPK RI ke Kota Mojokerto adalah untuk meminta pendampingan, pengawasan dan evaluasi dari KPK terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mojokerto.

Menurut Ning Ita pencapaian pemerintah Kota Mojokerto di bidang penyelamatan aset Daerah di sepanjang tahun 2019 telah berhasil menyelamatkan 34 aset Daerah, sedangkan ditahun 2020 Pemerintah Kota Mojokerto telah berhasil menyelamatkan 50 aset Daerah. Diharapkan pada tahun 2021 mendatang Pemerintah bisa 100 % menyelamatkan seluruh aset Daerah yang masih belum terdata dengan baik. Sementara itu Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar mengapresiasi Keberhasilan Kota Mojokerto dalam menduduki posisi ke 3 di Jawa Timur dalam pencapaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) dengan point 63%. Namun, Lili mengatakan bahwa KPK akan terus mendorong dan membantu agar penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mojokerto lebih baik lagi. Acara tersebut ditutup dengan sesi tanya jawab, terkait masalah aset daerah Kota Mojokerto yang belum terselesaikan, dan dijawab secara langsung oleh Wakil Ketua KPK RI. (dit/er).