MOJOKERTO – GEMA MEDIA:

Pada dasarnya tujuan dari Pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. wujud kesetaraan dan keadilan gender meliputi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. “Pengarusutamaan gender memiliki strategi untuk mendorong kesetaraan gender dan keadilan”. Demikian disampaikan Ir.Heru Indra Triyono, MM tim evaluasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Timur saat memberikan asistensi di Kota Mojokerto. Dalam forum diskusi yang digelar di Aula Bappeko, selasa 27/10/2020, diikuti oleh DP3AKB beserta jajaran OPD di Kota Mojokero, serta perwakilan dari Perusahaan dan juga Perbankan.

Tujuan evaluasi ini kata Heru (panggilan akrabnya), untuk melihat sejauh mana program kegiatan itu dapat menjawab kesenjangan yang ada. Dengan evaluasi dapat melihat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan dan kendala serta kinerja dari program kegiatan yang terkait pembangunan gender. “Melihat apakah kesenjangan gender sudah ada tindak lanjut, evaluasi bukan semata untuk mengejar penghargaan”, katanya. Perwakilan perusahaan, Rumah Sakit Swasta dan Perbankan-an Pengarusutamaan gender dalam implementasi pembangunan dapat diwujudkan dalam ranah perencanaan pembangunan meliputi proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Harapannya proses pembangunan dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. diskusi bersama menggali potensi yang ada terkait program pro-gender-an

Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan dengan 7 (tujuh) syarat yaitu Komitmen Pemerintah Daerah, dengan menerbitkan peraturan perundangan. Kebijakan-kebijakan, RPJMD, Renstra, dan saluran lainnya yang pro gender. Kelembagaan yang terkait dengan pembangun gender. Adanya sumber daya manusia dan anggaran pro gender. Sumber daya yang disiapkan dapat melaksanakan PUG, manistrimnya gender. Data terpilah. Methode Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), modul-modul. Peran serta masyarakat terkait kesetaraan gender.

Utamanya akses untuk mendapatkan kesempatan dan partisipasi, fungsi kontrol, manfaat yang harus diterima seluruh lapisan masyarakat. Sejauh ini kesiapan Kota Mojokerto capaian indek pembangunan gender sudah mencapai 90 % lebih dan ini sudah diatas rata-rata provinsi. Pemkot Mojokerto komitmennya sangat tinggi. Dilihat dari adanya regulasi dari Peraturan Walikota Nomor 17 tahun 2020 tentang Pengarustamaan gender akan ditingkatkan menjadi Perda yang saat ini masih proses pembahasan di DPRD.Menurut Heru Kota Mojokerto sudah bagus walau ada sedikit kesenjangan pada indicator pendapatan perkapita dan pendidikan. Untuk ini masih ada kesempatan untuk update data sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020. (an/er)